Makalah # 1

MAKALAH

Peranan Pejabat Publik di era otonomi daerah terhadap prinsip birokrasi dalam Administrasi Publik di Indonesia”

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS # 2

MAPU 5101.1

 

 

 

 

 

OLEH :

MARKUS HERNOKO

NIM. 500009035

 

 

 

 

 

Tema ” Peran Sub-subsistem Administrasi Publik terhadap Sistem Administrasi Publik di Indonesia”.

Judul : “Peranan Pejabat Publik di era otonomi daerah terhadap prinsip birokrasi dalam Administrasi Publik di Indonesia”

 

A.    PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pejabat Publik atau dikenal dengan istilah Birokrat adalah orang yang bertanggung jawab untuk mejalankan atau menyelanggarakan tugas – tugas birokrasi. Pengertian Birokrasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 1) Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan masih dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Birokrat  adalah pegawai yang bertindak secara birokrasi.

Reformasi yang terjadi di Indonesia yang bergulir sejak tahun 1999 telah memberikan dampak yang cukup menyentuh diseluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia, terutama dibidang birokrasi. Selain pembaharuan terkandung dampak persoalan yang tidak sederhana untuk diselesaikan, membutuhkan proses yang panjang.

Karakteristik organisasi birokrasi menurut Max Webber  yang dirangkum oleh Martin Albrow ada 4 yaitu :

  1. Adanya suatu struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi.
  2. Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas.
  3. Adanya-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasidantingkahlakuparaanggotanya.
  4. Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarta yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya fungsi birokrasi yang cukup kompleks dimana semua beorientasi pada pengaturan yang luas, secara ketat dan efektif. Kemampuan pejabat publik dalam rangka melaksanakan tugas – tugas birokrasi di Indonesia memiliki tututan yang sangat berat, hal ini disebabkan karena kondisi geografis negara Indonesia yang luas dalam bentuk kepulauan, dengan berbagai suku dan budaya serta adat istiadat yang sangat beragam yang tidak terdapat di negara manapun di dunia ini. Semangat nasionalisme, loyalitas dan dedikasi tinggi menjadi tututan utama yang harus dimiliki oleh setiap birokrat dalam upaya menjalankan tugas birokrasi sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara adil kepada masyarakat. Namun pada kenyataan masih banyak pejabat publik yang belum mampu mengemban tugas birokrasi sesuai dengan prinsip – prinsip birokrasi secara umum. Masih ditemukannya kebijakan publik yang belum dapat memenuhi kepentingan publik, padahal kebijakan publik harus berorientasi untuk memenuhi kepentingan publik (masyarakat).

Anderson pada Islamy ( 1984:22) (dalam Masana Sembiring, Dosen Senior IPDN Jatinangor, Sumedang, PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KINERJA ORGANISASI PELAKSANA KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KOTA BANDUNG) merumuskan bahwa:“A purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern “ yang artinya bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Masih dalam jurnal Masana Sembiring mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Syafri dan Setyoko (2008 : 23 ) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “those actions by public and private, individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”. Definisi tersebut bermakna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta , individu-individu (dan kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Konsep tersebut mengaskan bahwa “kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat mempengaruhi implementasi kebijakan publik “

Pembangian tugas birokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan sejak dilaksanakannya otonomi daerah. Kebijakan – kebijakan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah telah banyak didelegasikan ke daerah sebagai ciri sistem desentralisasi. Kebijkan otonomi daerah mampu menumbuhkan semangat baru bagi pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan masyarakat namun demikian ada indikasi yang kurang kondusif dalam perkembangannya. Sebagaimana uraian diatas maka dapat dilihat bahwa masih banyak permasalahan – permasalahan yang terjadi namun dalam makalah ini hanya membahas 2 (dua) permasalah yang bersifat mendasar yang perlu segera untuk diselesaikan.

Permasalah

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah :

Belum terlaksananya prinsip – prinsip birokrasi, serta adanya unsur etno-sentris dalam pelaksanaan otonomi daerah

B.     ANALISIS MASALAH

Rumusan masalah

Sebagaimana tergambar dalam uraian diatas terdapat persoalan yaitu

  1. Belum adanya sinergitas antara pejabat publik sebagai sub-sistem dalam administrasi publik dengan tugas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab birokrasi yang disebabkan tidak dilaksanakannya prinsip – prinsip birokrasi secara maksimal.
  2. Terhambatnya perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang diakibatkan oleh unsur etno-sentris terutama dikalangan birokrat sebagai sub-sistem administrasi publik di Indonesia

Pemecahan masalah

Secara umum Prinsip Birokrasi menurut  H. GEORGE FREDERICKSON (dalam http://fisipuntagcirebon.files.wordpress.com/2011/04/pian-iii.pdf, “PARADIGMA MENURUT H. GEORGE FREDERICKSON”) terdapat 11 (sebelas) prisip birokrasi yaitu:

1.      Orientasi Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah seyogyanya berpegang kepada sikap, tindakan serta perilaku yang:

 

a.      Dasar hukumnya jelas.
b.      Hak dan kewajiban warga Negara yang dilayani dinyatakan secara terbuka.
c.       Bentuk akhir pelayanan diketahui dan disepakati bersama.
d.      Pelaynan diberikan dengan cermat, akurat dan ramah.
e.        interaksi berlangsung secara rasional dan obyektif

Fakta yang terjadi

Pelayanan merupakan merupakan tugas utama bagi setiap birokrat dibidang birokrasi apapun. Dalam menjalankan tugas birokrasi masih banyak dijumpai birokrat yang belum beorientasi pada Pelayanan. Masih banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum terutama menyangkut disiplin kerja bagi para birokrat. Pelayanan publik yang terkadang masih dilakukan secara terselubung (kong kalikong) dalam hal tertentu sehingga bentuk akhir pelayanan tidak diketahui. Kecerobohan dalam pemberian pelayanan dan sikap arogansi birokrat banyak merugikan hak – hak sipil misalnya dalam pelayanan penerbitan sertifikat kepemilikan tanah, sikap arogansi yang mengakibatkan interaksi berlangsung irrasional dan cenderung subyektif, misalnya pemberian prioritas pelayanan  karena ada hubungan khusus, adanya motiv tertentu atau karena perbedaan kedudukan antar yang melayani lebih rendah dari yang dilayani.

Pemecahan masalah.

Hal – hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam pemberian pelayanan antara lain :

a). Proses rekruitmen ketenagaan yang ketat dan berstandar

b). Peningkatan kompetensi aparatur secara berkala dan berjenjang

c). Penerapan “zerro tolerance” terhadap segala bentuk penyimpangan pelayanan

d). Pemberian pengharagaan terhadap setiap prestasi yang dicapai

2.      Netralitas

Netralitas berarti bahwa dalam menjalankan fungsi, baik pengaturan maupun pelayanan, aparatur pemerintah tidak bersikap tidak membeda-bedakan, misalnya atas dasar latar belakang social, kemampuan ekonomi, primordialisme dan lain sebagainya.

 

Fakta yang terjadi.

Netralitas erat kaitannya sikap yang tidak obyektif dan sikap berpihak kepada pihak tertentu masih sering ditemui diantara birokrat dalam menjalankan tugas nya. Dampak sikap yang tidak netral berkibat tidak meratanya dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini semakin nampak ketika diterapkan kebijakan otonomi daerah.  Masih banyak pejabat publik atau birokrat yang lebih mengutamakan pelayanan karena adanya latar belakang politik, latar belakang kesamaan etnik, sehingga tidak jarang terjadi “politisasi birokrasi”

Pemecahan masalah.

Sebagai aparatur negara, para birokrat harus bersikap netral dan tidak memihak namun demikian apabila terdapat kebijakan pejabat yang secara radikal dapat mengancam keutuhan negara maka sikap netral tersebut dapat diabaikan dan para birokrat wajib berada pada garis depan dalam rangka mempertahankan kesatuan dan persatuan negara.

3.      Orientasi Kerja

Apapun yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, kesemuanya harus dikaitkan dengan dan diarahkan tercapainya tujuan Negara yang bersangkutan. Telah umum diketahui bahwa tujuan akhir suatu Negara jangkauan waktunya jauh ke depan dan sifatnya pun relative tidak terbatas.

Fakta yang terjadi.

Banyak aparatur negara atau birokrat yang masih belum mampu melaksanakan tugas dengan secara maksimal. Tidak berjalannya efesiensi dan efektivitas kerja sehingga terjadi “pemborosan” hal ini dapat disebabkan oleh :

a)      rendahnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kerja para karyawan dalam menyelesaikan tugasnya;

b)      perilaku negative para keryawan/pegawai

Pemecahan masalah.

Dalam upaya peningkatan kemampuan birokrat yang beorientasi kerja yang kuat adalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Efisiensi, efektivitas dan prduktivitas sebagai orientasi kerja pada dasarnya bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah harus mencegah terjadinya berbagai jenis pemborosan, apalagi penyimpangan atau penyelewengan.

4.      Loyalitas

Loyalitas birokrat dalam hal ini ditunjukan dalam sikap kesetiaan dan ketaatan terhadap bangsa dan negara yangs tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas pelayanan sebagai pelayan publik.

Fakta yang terjadi.

Tidak sedikit dari birokrat yang kurang memaknai arti loyalitas. Loyalitas masih sering nampak dalam bentuk kepura – puraan (pretends attitude), perilaku “ABS” (asal bapak senang), hypocrite.

Pemecahan masalah.

Sikap loyalitas yang muncul tidak terlepas dari lingkungan dan merupakan refleksi dari wajah masyarakat, tempat atau lingkungan yang menghasilkan sikap dan perilaku tersebut. Jika demikian maka pembenahan dan pembentukan sikap perilaku dalam lingkungan masyarakat menjadi faktor terpenting. Perlunya mengangkat kembali nilai – nilai luhur budaya yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku dan etika.

5.      Kejujuran

Dalam rangka menjamin dan memlihara kejujuran dikalangan birokrat, telah dituangkan dalam bentuk kode etik pegawai negeri sipil, serta sumpah dan janji pegawai negeri sipil. Kejujuran merupakan sikap dan perilaku yang tidak berpura – pura, dan kejujuran merupakan moral untuk bersikap positif secara terus menerus dalam menjalankan tugas sebagai birokrat.

Fakta yang ada.

Masih ada birokrat yang tersandung berbagai kasus yang diakibatkan karena rendahnya moral kejujuran, misalnya korupsi, bukan hanya dibidang finansial, korupsi yang terjadi meliputi berbagai aspek antara lain aspek waktu, data, dan informasi.

Pemcahan masalah.

Persoalan yang berkaitan dengan kejujuran tidak jauh berbeda dengan persoalan loyalitas, hal ini terkait langsung dengan kepribadian setiap birokrat. Tinggi rendahnya pembangunan akhlak yang terjadi diluar lingkungan birokrasi serta kebiasaan – kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat dan keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan nilai – nilai kejujuran aparat. Pemecahan masalah yang paling tepat adalah melalui proses pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga, dan masyarakat setempat.

6.      Stabilisator; 7. Dinamisator; 8. Katalisator

Ketiga prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang terkait secara langsung. Setiap birokrat harus mampu menjadi stabilsator karena aparatur pemerintah berdiri diatas semua pihak dan golongan dan mengabdikan dirinya hanya kepada kepentingan bangsa dan Negara, sementara dalam tugasnya juga melekat tanggung jawab sebagai dinamisator yaitu sebagai penggerak roda pemerintahan. Bagi negara – negara yang masih dalam kategori dunia ke 3 posisi dan peranan birokrat sangat dominan karena hanya mereka yang memiliki pendidikan dan kemampuan yang dapat memperoleh posisi birokrasi. Sedangkan prinsip katalisator yaitu sebagai filter atau penyaring terhadap masuknya nilai – nilai atau pengaruh yang datang dari dalam maupun luar negeri. Sejauh ini prinsip ini telah berjalan dalam sistem birokrasi di Indonesia

9.      Modernisator

Modernisasi merupakan tuntutan bagi setiap negara agar mampu bersaing dengan negara – negara lain, demikian pula bagi negara Indonesia. Reformasi dibidang birokrasi merupakan salah satu unsur menuju pada modernisasi sehingga dikatakan bahwa birokrasi merupakan agen pembaharuan.

Persoalannya adalah kemampuan aparat/birokrat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan modernisasi masih rendah dan cenderung untuk mengecam perubahan yang ada. Tolok ukur modernisasi juga merupakan persoalan karena pada umumnya tolok ukur dibandingkan dengan negara “barat” yang sudah lebih maju. Kedenjangan inilah yang menjadikan proses modernisasi sepertinya menjadi lamban.

Pemcahan masalah.

Dalam upaya memenuhi tuntutan modernisasi dan tugas birokrat sebagai agen pembaruan perlu terus dilakukan kegiatan – kegiatan yang mengarah pada usaha – usaha modernisasi, peningkatan ketrampilan aparat harus dilakukan secara simultan.

Dengan demikian apabila dikatakan bahwa aparatur pemerintah harus mampu berperan selaku modernisator bagi rakyat dan bangsanya, dan dituntut dari mereka ialah cara bekerja, cara berpikir dan cara bertindak sehingga hasil karyanya mempermudah berlangsungnya proses transformasi di kalangan masyarakat.

10.  Kepeloporan; dan 11. Keteladanan

Kepeloporan dan keteladanan merupakan jiwa yang melekat jadi satu, persoalan yang masih terjadi yaitu adanya konsep “patrilineal” dimana salalu mendahulukan yang lebih tua, pemikiran inilah yang menghambat jiwa kepeloporan. Lemahnya jiwa kepeloporan juga diakibatkan karena rendahnya jiwa bertanggung jawab, adanya pemikiran diantara kalangan birokrat pada level tertentu mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban pimpinan. Di era otonomi sekarang jiwa keteladanan hanya sedikit yang dapat dijumpai, banyaknya birokrat yang berlaku dan bertindak tidak sesuai dengan tata norma birokrasi misalnya sebagai birokrat bertindak juga sebagai “calo” proyek, membuka usaha bisni yang tidak jarang mengorbankan tugas utama sebagai birokrat,dll.

Pemecahan masalah.

Kepeloporan dan keteladanan merupakan jiwa yang harus ditumbuh kembangkan dari dalam diri aparat tanpa melihat berada paa posisi mana aparat tersebut, selanjutnya pimpinan birokrasi harus mampu memberikan ruang dalam upaya menumbuhkan jiwa kepeloporan bagi setiap staf. Dalam upaya mewujudkan prinsip keteladanan maka setiap birokrat baik di pusat maupun didaerah harus senantia untuk introspeksi diri. Keteladanan merupakan salah satu paradigma aparatur pemerintahan Negara berarti pola sikap, pola tindak dan pola perilaku para anggota aparatur negarayang harus dapat menjadi contoh bagi anggota masyarakat. Hal ini menjadi sangt penting karena menyangkut berbagai paradigma lainnya yang telah dibahas di muka, seperti orientasi kerja, loyalitas, kejujuran dan semangat pengabdian.

12.  Sikap Adil; 13. Sikap Antisipatif dan Proaktif

Berbicara keadilan akan berkaitan dengan nilai rasa, dalam rangka menjalankan administrasi publik khususnya di era otonomi daerah maka posisi aparat sebagai pelayan publik berada diatas semua golongan maka sikap adil menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap birokrat. Selain adil kemampuan antisipatif dalam menghadapai berbagai kesulitan dalam pelayanan publik merupakan ketrampilan yang juga harus dimiliki oleh birokrat sehingga dapat melakukan tindakan proaktif yaitu melibatkan diri baik dalam kalangan birokrasi maupun masyarakat. Kemampuan antisipatif dan proaktif sangat dibutuhkan untuk dapat mengetahui lebih dekat apa yang dirasakan dan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Fakta yang ada.

Sering ditemui perilaku yang tidak adil yiang diberikan oleh pelayan publik kepada masyarakat, serta lemahnya kemampuan antisipatif dari birokrat yang mengakibatkan sering terlambatnya pelayanan publik misalnya proses pengurusan perijinan yang berbelit – belit sehingga membawa dampak tingginya biaya dan hilangnya waktu produktif yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya sikap proaktif, birokrat cenderung menunggu perintah, menunggu ijin pimpinan sehingga laju informasi yang dibutuhkan dari masyarakat menjadi sangat lamban.

Pemecahan masalah.

Dalam usahan mengatasi persoalan tersebut maka perlu dilakukan reformasi birokrasi terutama dalam pelayanan publik yaitu penyederhanaan rantai proses pelayanan, transparansi dengan pengawasan yang lebih ketat, penjaringan informasi dari masyarakat perlu dibuatkan suatu sistem khusus dan dilakukan secara berkala sebagai wujud nyata prinsip proaktif.

  1. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan birokrat sebagai bagian dalam sub-sistem administrasi publik memiliki kedudukan yang sangat penting. Birokrat berada pada posisi paling atas dalam kegiatan administrasi publik. Tanpa birokrat maka kegiatan birokrasi tiak dapat dilaksanakan, namun demikian keberadadaanya bukanlah sebagai pihak yang dilayani melainkan pada posisi “pihak yang melayani”.

Sebagai pelayan masyarakat maka perlu diterapkan prinsip – prinsip birokrasi yaitu :

  1. Orietasi pelayanan
  2. Netralitas
  3. Orientasi kerja
  4. Loyalitas
  5. Kejujuran
  6. Stabilisator
  7. Dinamisator
  8. Katalisator
  9. Modernisator
  10. Kepeloporan
  11. Keteladanan
  12. Sikap adil; dan
  13. Sikap antispatif dan proaktif.

Daftar literatur.

 

Sudarsono, (et al). (2009).  Teori Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka

Poerwadarminta, W.J.S. ( 2011 ). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka

_____Osar. (2012). Teori Administrasi Publik. http://blog.ub.ac.id/fatimah/2012/03/08/hello-world/

_____ (2013). Peranan Birokrasi dalam memberikan Pelayanan Publik. http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/07/prilaku-organisasi.html

Sukardi. (2007). Good governance: Reposisi Administrasi Publik Lensa Kapital Sosial. Malang: Universitas Merdeka. Sebangai bahan kuliah program PPS bulan Januari 2007

_____. Paradigma menurut H.George Fredericson, Lima Model dalam administrasi Negara. http://fisipuntagcirebon.files.wordpress.com/2011/04/pian-iii.pdf

Moeis, Syarief. ( 2009 ). Pembangunan masyarakat Indonesia menurut Teori Modernisasi dan Teori Independensi. Makalah disajikan dalam diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah. FPIPS UPI Bandung. Januari 2009. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF_MOEIS/MAKALAH__7.pdf

______ Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara.

______ Warsono, Hadi. ( 2009 ). Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah. Ringkasan Disertasi Program Doctor Universitas Gajah Mada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: